anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani memandang kerusuhan yang terjadi selama palopo sulawesi sedang adalah salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) uang tinggi.
kerusuhan tersebut mampu jadi sebab ketidakpuasan daripada calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, tapi lalu kalah, tutur miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
menurut dia, kerusuhan tersebut bisa dan dipicu dengan sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat dan diragukan independensinya.
sikap kpud dan diragukan independensinya, menurut dia, dapat persepsi umum bahwa kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol dan harus mengerjakan studi politik pada warga tapi realitasnya sering tak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Menurunkan Berat Badan - Menurunkan Berat Badan
menurut miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis juga kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada, usah dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, agar pilkada kabupaten juga kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta menjadi wacana pada pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, mengatakan tidak setuju selama wacana yang akan membayarkan lagi pilkada kabupaten juga kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak dalam pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan selama pemilihnya penduduk atau dprd, tapi lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.